PERTAMINA TAK MENGURANGI BBM BERSUBSIDI

Hingga saat ini PT Pertamina belum mengurangi pasokan bahan bakar minyak bersubsidi ke masyarakat. alasannya, sampai saat ini kuota bahan bakar per daerah belum ditetapkan sehingga pertamina tetap memasok bahan bakar bersubsidi itu seperti biasa.

Analisis :

Menurut saya kenapa PT Pertamina belum mengurangi pasokan bahan bakar karena belum melihat data kuota yang ada di daerah-daerah mungkin data tersebut belum masuk kepusat PT Pertaminanya, seharusnya PT Pertamina mengurangi BBM supaya bisa mengurangi belanja pemerintah.

Opini :

Menurut, Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina, Mochamad Harun :

Sejauh ini pertamina menunggu surat dari badan pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait penetapan kuota BBM bersubsidi di setiap daerah. Nantinya, alokasi kuota itu jadi acuan dalam menyalurkan BBM.

Analisis :

Menurut saya BPH MIGAS harus cepat-cepat memberikan surat kepastian supaya BBM bersubsidi bisa sampai ke daerah-daerah dan menjadi prediksi penyaluran BBM.

Opini :

Menurut  Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi,Pri Agung Rakhmanto.

Pada intinya, kontrol kuota itu tetap akan mengurangi pasokan atau ketersediaan BBM bersubsidi jika sudah akan terlampaui. Apapun basisnya, kuota nasional ataupun daerah, keduanya kan sama-sama membatasi secara paksa. Itu bukan pengendalian, tidak ada dasar aturannya pemerintah melakukan seperti itu.

Analisis :

Menurut saya  penting sekali dalam mengurangi BBM bersubsidi karena takut banyak pihak-pihak yang memanfaatkan BBM bersubsidi dan volume nasional atau daerah harus dibatasi secara paksa.

Opnini :

Menurut Siswanto,”jika kebijakan pembatasan premium diberlakukan, para pengusaha SPBU harus menyiapkan modal tambahan untuk pengadaan sarana pengisian pertamax”.

Analisis :

Menurut saya banyak pengusaha-pengusaha di daerah-daerah yang jarang mengadakan sarana pengisian pertamax, hamper sekitar 40% belum ada yang mempunyai tempat pengisian pertamax daerah-daerah itu seperti di SOLO, SALATIGA, dan YOGYAKARTA

Sumber : kompas EKONOMI,sabtu,02 APRIL 2011